10.   Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

11.   Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;

12.   Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan No 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

13.   Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Susunan organisasidan tata kerja pemerintah;

14.   Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa;

15.   Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa

16.   Permendes PDTT Nomor 17 Tahun 2019 tentang musyawarah desa

17.   Permendes PDTT Nomor 8 Tahun 2022 tentang pengeloaan dan prioritas penggunaan Dana Desa

18.   Perbup kuningan Nomor 365 tahun 2022 tentang penyusunan tim RPJMDes

19.   Perbup Kuningan Nomor 6 Tahun 2022 tentang pengeloaan keuangan desa

Dengan  Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEREBA

dan

KEPALA DESA GEREBA

BAB I

KETENTUAN UMUM

 Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1.        Daerah adalah Kabupaten Kuningan

2.        Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan

3.        Bupati adalah Bupati Kuningan

4.       Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan

5.       Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Kuningan

6.      Desa adalah Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakt setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan /hak tradisional  yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7.       Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negera Kesatuan Republik Indonesia.

8.     Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;

9.      Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10.    Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.

11.    Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan  yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;

12.    Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;